Media Kapas Iqra

OPINI: Pengurus MUI Di Duga Terlibat Organisasi Yahudi

Redaksi: kapasiqra.com | July 17, 2024

Penulis: Sari Rosmana (Mahasiswa Prodi KPI FAI Uniqbu)

OPINI- Majelis Ulama Indonesia (MUI) penonaktifan terhadap dua nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan organisasi Yahudi, ini di duga karena adanya pertemuan dua kader Nahdlatul Ulama (NU) dengan presiden Israel Isaac Herzog di Israel.

“Saya akan menonaktifkan pihak yang diduga memiliki keterlibatan, apabila terbukti ia anggota MUI” kata ketua MUI bidang fatwah Prof. Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh di Padang, pada Rabu (17/7/2024)”.

Hal, tersebut di sampaikan Asrorun Ni’am di sela-sela kegiatan musyawarah Nasional ke-10 forum zakat yang di selenggarakan di kota Padang.

Secara detail Asrorun Ni’am, tidak menjelaskan atau menyampaikan identitas kedua nama tersebut karena saat itu masih dalam tahap penelusuran oleh MUI pusat.

Ketua komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menegaskan langkah menonaktifkan dua nama yang diduga berkaitan dengan organisasi Yahudi untuk kepentingan NU dengan presiden Israel.

Ketua umum PB NU, Yahya Cholil staquf menggelar konferensi pers di kantor PB NU Jakarta pusat, terkait kunjungan lima aktivis NU ke Israel, hal tersebut membuat banyak orang mengutuk keras langkah karena di nilai sama sekali tidak memahami situasi yang sedang terjadi.

Pimpinan Nahdlatul Ulama (PP fatwah NU), menegaskan akan memberikan sangksi kepada dua pengurus PP fatwah NU, Izza annafisatud daniyah dan Nurul Bahrul ulum yang belum lama ini bertemu presiden Israel Isaac Herzog.

PP fatwah NU juga tidak pernah memberikan mandat dan izin kepada dua orang itu untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut karena yang bersangkutan tidak meminta izin dan memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan di luar negeri.

Dengan viralnya foto dan vidio di media sosial tentang pertemuan oknum yang diduga, memicu banyak komentar negatif mengenai MUI, dari para pengguna media sosial.

Berita Terbaru

Video Terbaru

Banner tidak ditemukan.

Berita Lainnya

Posisi GUPEM FAI UNIQBU, Siapa yang Layak ?

Posisi GUPEM FAI UNIQBU, Siapa yang Layak ?

BURU- Bertepatan dengan adu gagasan dalam proses penentuan Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas

Bantuan SAPRAS KEMENAG RI ke FAI UNIQBU; Begini Harapan Mahasiswa

Bantuan SAPRAS KEMENAG RI ke FAI UNIQBU; Begini Harapan Mahasiswa

Buru- Bantuan sarana prasarana (Sapras) yang di tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Sejumlah bantuan Sapras oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kepada

Mahasiswa FAI UNIQBU Gelar Ujian Proposal Skripsi, Siap Lanjutkan Penelitian Akademik

Mahasiswa FAI UNIQBU Gelar Ujian Proposal Skripsi, Siap Lanjutkan Penelitian Akademik

BURU– Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Iqra Buru (UNIQBU) kembali melaksanakan ujian proposal skripsi bagi mahasiswa semester akhir pada Sabtu,

SK Reposisi Terbit PKN PIMDA Jambi Gaspol Masuk Etape Ke 3

SK Reposisi Terbit PKN PIMDA Jambi Gaspol Masuk Etape Ke 3

Kamis 30/3/2023 Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara telah menerbitkan SK Reposisi untuk PIMDA Provinsi Jambi dengan No. 173/SK/Pimnas-PKN/III/2023. Terlihat di

Sejak Lama Aku Jatuh Cinta

Sejak Lama Aku Jatuh Cinta

Penulis: Abd. Rasyid Rumata, S.Sos.I., M.Sos.I. (Dosen Prodi KPI, Uniqbu) OPINI- Sudah lebih dari ribuan tahun hanya namamu yang kami patrikan.

OPINI; Dimensi Sosiologis Gerakan Dakwah

OPINI; Dimensi Sosiologis Gerakan Dakwah

Oleh: M. Rusdi, M.Pd. (Dosen Pendidikan Sosiologi, Univ. Iqra Buru) OPINI- Islam Indonesia seperti yang kita lihat saat ini, meskipun

Memotret Kemerdekaan, Sebuah Ironi Nasional

Memotret Kemerdekaan, Sebuah Ironi Nasional

Penulis: Muh. Mukaddar, S.Ag., MA. Pd. (Dosen FAI Univ. Iqra Buru) OPINI- Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dalam memeriahkan kemerdekaan

PKN: PN Tidak Bisa Putuskan Penundaan Pemilu

PKN: PN Tidak Bisa Putuskan Penundaan Pemilu

Terkait putusan PN Jakarta Pusat yang salah memutuskan penundaan Pemilu sampai Juli 2025. Sebab Pengadilan Negeri (PN) tidak memiliki kewenangan

Transformasi Pendidikan Nasional dalam Semangat Kemerdekaan: Perbandingan UU Sisdiknas 2003 dan UU Sisdiknas Baru

Transformasi Pendidikan Nasional dalam Semangat Kemerdekaan: Perbandingan UU Sisdiknas 2003 dan UU Sisdiknas Baru

Penulis: M.Faisal Sangadji, SE., M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi UNIQBU) OPINI- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 telah

Apakah Sekolah itu Penting? (AI VS sekolah)

Apakah Sekolah itu Penting? (AI VS sekolah)

Penulis: A. Rahman, S.Pd. OPINI- Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam perkembangan suatu Negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber