Media Kapas Iqra

Mitos Politik

Redaksi: kapasiqra.com | October 10, 2024

PENULIS: S.Hamzah, M.Si.

OPINI- Reproduksi wacana bahwa seolah-olah akan ada hal besar, berupa harapan kemajuan atau perubahan dalam berbagai aspek terus di tawarkan, (pembangunan ekonomi-pendidikan) menjadi komoditas atau bahan jualan yg paling laris di market politik. Adab-adab serta politik santun atau etika bukan lagi menjadi keutamaan untuk memperoleh kekuasaan, sana-sini kisruh terjadi dari benturan antar wacana siapa yang lebih layak menjadi pengendali dari siapa.

Begitulah cara parpol serta pasangan calon kepala daerah menebar citra terkait pendidikan politik. Dengan cara pandang pangkal-ujung (tidak begini, berarti begitu) menjadi trend padahal dari pangkal sebelum mencapai ujung masih banyak dialektika yg di lalui, tapi itu bukan ciri khas politik yang di ajarkan.

Harapan besar tentang perubahan dan kemajuan sudah menjadi mitos, Dengan dasar apa kita harus percaya bahwa seremoni pergantian kekuasaan itu bisa menjadi pijakan baru menuju tatanan yg kita impikan?

Kita tidak bisa berharap banyak dari proses pemilihan ini, sabab para kompetitor masih orang yg sama, institusi penyelenggara pemilu dengan metode dan cara kerja yang sama, Aparatur pengawasan pemilihan masih bernaung dalam lembaga yg sama, dan parahnya semua komposisi dari kompetisi ini masih di lakukan dengan bebagai macam hal yg masih sama. Kita tidak akan memperoleh perubahan maupun perkembangan dari suatu proses yg sama.

Masyarakat terdiri dari dua komponen( Ralf Dahendorf, 1929-2009) ada kelompok superdinat (superior) yg merupakan aktor Kuasi yg mengendalikan semua cara kerja dan mekanisme pemilihan, terdapat juga kelompok subordinat (inferior) yg dikuasai bahkan relasi kuasa ini, sampai pada bagaimana masyarakat mengonsumsi isu-isu politik kemudian isu ini kembali di pasarkan.

Hal ini menandakan bahwa politik patron klien, sudah menjadi tradisi yg mengakar pada masyarakat indonesia pada umumnya. Adanya distribusi kekuasaan yg tidak merata menjadi salah satu penyebab dari semua rangkaian permasalahan politik.

Sehingga kelompok Patron (superior) dengan seenaknya mengatur atau mengarahkan kelompok Klien (inferior) untuk memilih salah satu kompetitor yg sudah di tentukan. Berangkat dari perihal tersebut sehingga demokrasi rasional telah di suntik mati karena adanya persekutuan Ekonomi dan Kekuasaan.(*)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Banner tidak ditemukan.

Berita Lainnya

Memotret Kemerdekaan, Sebuah Ironi Nasional

Memotret Kemerdekaan, Sebuah Ironi Nasional

Penulis: Muh. Mukaddar, S.Ag., MA. Pd. (Dosen FAI Univ. Iqra Buru) OPINI- Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dalam memeriahkan kemerdekaan

Tausiah Sri Mulyono Sekjen PKN : Kalau anda bersahabat, hindari lima orang jenis ini.

Tausiah Sri Mulyono Sekjen PKN : Kalau anda bersahabat, hindari lima orang jenis ini.

Gelaran buka Puasa bersama Partai Kebangkitan Nusantara berlangsung di Kantor Pimpinan Nasional Jumat (31/03/2023) dan acara ini dilengkapi Tausiah yang

Penerimaan Mahasiswa PKL di KUA: Sinergi Dunia Pendidikan dan Pelayanan Publik

Penerimaan Mahasiswa PKL di KUA: Sinergi Dunia Pendidikan dan Pelayanan Publik

PENDIDIKAN- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea secara resmi menerima kedatangan mahasiswa Program Studi KPI dari Universitas Iqra Buru yang

OPINI; Siapa yang Layak Menjadi Rektor UNIQBU 2024-2027

OPINI; Siapa yang Layak Menjadi Rektor UNIQBU 2024-2027

Oleh: A.R.Rumata, S.Sos.I.,M.Sos.I. (Dosen Komunikasi Penyiaran Islam, Univ. Iqra Buru) OPINI- Perjalanan Perguruan Tinggi Universitas Iqra Buru (UNIQBU) telah menuai

Workshop Poltekpel Surabaya, Menghadirkan Dosen Uniqbu Dalam Kuliah Ahli Penyusunan Proposal Hibah Penelitian

Workshop Poltekpel Surabaya, Menghadirkan Dosen Uniqbu Dalam Kuliah Ahli Penyusunan Proposal Hibah Penelitian

Kabar Buru- Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  (PPPM) Poltekpel Surabaya menggelar kegiatan workshop penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada

2 Mei Sebagai Hari Pendidikan Nasional, Apa yang Perlu Berubah?

2 Mei Sebagai Hari Pendidikan Nasional, Apa yang Perlu Berubah?

Penulis: M. Rusdi, M.Pd. (Dosen Sosiologi Univ. Iqra Buru) OPINI- Adanya HARDIKNAS (Hari Pendidikan Nasional) adalah sebagai bentuk apresiasi untuk

PKN: PN Tidak Bisa Putuskan Penundaan Pemilu

PKN: PN Tidak Bisa Putuskan Penundaan Pemilu

Terkait putusan PN Jakarta Pusat yang salah memutuskan penundaan Pemilu sampai Juli 2025. Sebab Pengadilan Negeri (PN) tidak memiliki kewenangan

Pembekalan PKL dan PPL, Mahasiswa FAI Uniqbu Siap Terjun ke Dunia Kerja

Pembekalan PKL dan PPL, Mahasiswa FAI Uniqbu Siap Terjun ke Dunia Kerja

PENDIDIKAN- Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat, Prodi KPI dan Prodi PAI, Universitas Iqra Buru

OPINI: Mensakralkan Pancasila Tanpa Batas Waktu

OPINI: Mensakralkan Pancasila Tanpa Batas Waktu

Penulis: Abd. Rasyid Rumata, Sos.I., M.Sos.I. (Dosen Prodi KPI, Univ. Iqra Buru) OPINI- Tumbuh dari masa kecil hingga berusia di

FAI Universitas Iqra Buru Gelar Yudisium, Puluhan Mahasiswa Resmi Menyandang Gelar Sarjana

FAI Universitas Iqra Buru Gelar Yudisium, Puluhan Mahasiswa Resmi Menyandang Gelar Sarjana

PENDIDIKAN- FAI Univ. Iqra Buru menggelar acara yudisium bagi puluhan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi mereka pada hari ini, Sabtu (21/09/2024),