Media Kapas Iqra

Mitos Politik

Redaksi: kapasiqra.com | October 10, 2024

PENULIS: S.Hamzah, M.Si.

OPINI- Reproduksi wacana bahwa seolah-olah akan ada hal besar, berupa harapan kemajuan atau perubahan dalam berbagai aspek terus di tawarkan, (pembangunan ekonomi-pendidikan) menjadi komoditas atau bahan jualan yg paling laris di market politik. Adab-adab serta politik santun atau etika bukan lagi menjadi keutamaan untuk memperoleh kekuasaan, sana-sini kisruh terjadi dari benturan antar wacana siapa yang lebih layak menjadi pengendali dari siapa.

Begitulah cara parpol serta pasangan calon kepala daerah menebar citra terkait pendidikan politik. Dengan cara pandang pangkal-ujung (tidak begini, berarti begitu) menjadi trend padahal dari pangkal sebelum mencapai ujung masih banyak dialektika yg di lalui, tapi itu bukan ciri khas politik yang di ajarkan.

Harapan besar tentang perubahan dan kemajuan sudah menjadi mitos, Dengan dasar apa kita harus percaya bahwa seremoni pergantian kekuasaan itu bisa menjadi pijakan baru menuju tatanan yg kita impikan?

Kita tidak bisa berharap banyak dari proses pemilihan ini, sabab para kompetitor masih orang yg sama, institusi penyelenggara pemilu dengan metode dan cara kerja yang sama, Aparatur pengawasan pemilihan masih bernaung dalam lembaga yg sama, dan parahnya semua komposisi dari kompetisi ini masih di lakukan dengan bebagai macam hal yg masih sama. Kita tidak akan memperoleh perubahan maupun perkembangan dari suatu proses yg sama.

Masyarakat terdiri dari dua komponen( Ralf Dahendorf, 1929-2009) ada kelompok superdinat (superior) yg merupakan aktor Kuasi yg mengendalikan semua cara kerja dan mekanisme pemilihan, terdapat juga kelompok subordinat (inferior) yg dikuasai bahkan relasi kuasa ini, sampai pada bagaimana masyarakat mengonsumsi isu-isu politik kemudian isu ini kembali di pasarkan.

Hal ini menandakan bahwa politik patron klien, sudah menjadi tradisi yg mengakar pada masyarakat indonesia pada umumnya. Adanya distribusi kekuasaan yg tidak merata menjadi salah satu penyebab dari semua rangkaian permasalahan politik.

Sehingga kelompok Patron (superior) dengan seenaknya mengatur atau mengarahkan kelompok Klien (inferior) untuk memilih salah satu kompetitor yg sudah di tentukan. Berangkat dari perihal tersebut sehingga demokrasi rasional telah di suntik mati karena adanya persekutuan Ekonomi dan Kekuasaan.(*)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Banner tidak ditemukan.

Berita Lainnya

FKUB untuk PESKIL UNIQBU 2024 yang Religius

FKUB untuk PESKIL UNIQBU 2024 yang Religius

Penulis: Abd. Rasyid Rumata, S.Sos.I., M.Sos.I. (Dosen Prodi KPI, Univ. Iqra Buru) OPINI- Final sudah nilai Pancasila dengan lima poin sakral

5 KANDIDAT URAI VISI MISI DAN PROKER DI DEBAT CATOR UNIQBU

5 KANDIDAT URAI VISI MISI DAN PROKER DI DEBAT CATOR UNIQBU

Buru- Periodesasi jabatan Rektor Universitas Iqra Buru (UNIQBU) 2024-2028 di tandai dengan Debat Calon Rektor yang digelar di Gedung Auditorium

BUKBER FAI UNIQBU, Ini yang Disampaikan oleh Dekan

BUKBER FAI UNIQBU, Ini yang Disampaikan oleh Dekan

BURU- Suasana Ramadhan 1445 H tahun 2024 M, tidak terlewatkan begitu saja oleh Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Iqra Buru

Apakah Sekolah itu Penting? (AI VS sekolah)

Apakah Sekolah itu Penting? (AI VS sekolah)

Penulis: A. Rahman, S.Pd. OPINI- Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam perkembangan suatu Negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber

Maulid Nabi: Peringatan Sejarah dan Cinta yang Mempersatukan

Maulid Nabi: Peringatan Sejarah dan Cinta yang Mempersatukan

Penulis: M. Rusdi (Dosen Sosiologi, Prodi KPI, Univ. Iqra Buru) OPINI- Maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu perayaan penting dalam

Pembukaan Ujian Proposal Mahasiswa Prodi PAI UNIQBU 2024

Pembukaan Ujian Proposal Mahasiswa Prodi PAI UNIQBU 2024

BURU- Program Studi PAI FAI Univ. Iqra Buru, sedang melangsungkan kegiatan pembukaan ujian proposal penelitian di ruang rapat Univ. Iqra

Dialog Budaya “Kerjasama Koordinator Program dan SKK UNIQBU”

Dialog Budaya “Kerjasama Koordinator Program dan SKK UNIQBU”

Penulis: Abd. Rasyid Rumata, Sos.I.,M.Sos.I. (Dosen Prodi KPI, Univ. Iqra Buru) OPINI- Eksistensi budaya merupakan identitas kedaerahan yang tidak terlepas dari

Hari Kartini, Ketimpangan Gender, dan Tanggung Jawab Sosiologi

Hari Kartini, Ketimpangan Gender, dan Tanggung Jawab Sosiologi

Oleh: M. Rusdi, M. Pd. (Dosen Sosiologi, Univ. Iqra Buru) OPINI- Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari

PKN: PN Tidak Bisa Putuskan Penundaan Pemilu

PKN: PN Tidak Bisa Putuskan Penundaan Pemilu

Terkait putusan PN Jakarta Pusat yang salah memutuskan penundaan Pemilu sampai Juli 2025. Sebab Pengadilan Negeri (PN) tidak memiliki kewenangan

Optimalisasi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Optimalisasi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

KEMENKO PMK 10/10– Sebagai upaya optimalisasi pengelolaan keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah