PENULIS: S. Hamzah, S.Pd., M.Si.
OPINI- Riak-riak Pilkada, dengan sangat sederhana kita dapat menafsirkan politik itu adalah media untuk memperoleh pelayanan dan membangun konsensus antar masyarakat. Kemudian sistem demokrasi juga tidak hanya dengan penafsiran dari oleh dan untuk rakyat tapi demokrasi memiliki makna kemerdekaan dalam menentukan apa saja yang menjadi kehendak manusia tentunya yang tidak keluar dari ketetapan/aturan yang berlaku di suatu bangsa. Demokrasi tidak meluluh persoalan pemilihan umum dan Pilkada saja yang mana di selenggarakan 5 tahun sekali.
Dengan instrumen politik kemudian di dukung oleh sistem demokrasi yang salah dimaknai akan menjadikan suatu persoalan yang sangat menakutkan dalam masyarakat kita. Disisi lain, hampir semua lapisan masyarakat menciptakan ilusi sendiri terkait pemimpin ideal, yang konotasinya tidak dalam perbandingan rasional tapi dalam perbandingan yang penuh dengan tendensius, entah itu tendesi politik itu sendiri maupun tendensi kultural dan tendensi keagamaan, namun ada juga kelompok yang memilih pandangan yang memalukan yakni pesta demokrasi (pemilu dan Pilkada) dipandang sebagai musim proyek profit yang tidak terduga (uang kaget).
Ketidak sabaran menanti musim kampanye Pilkada bukan karena niat baik atas pemimpin yang ideal dengan visi dan misinya. akan tetapi, siapa yang paling banyak menghamburkan uang. Inilah kondisi mentalitas masyarakat kita saat ini, yang menjadi persoalan disini adalah siapakah yang akan bertanggung jawab atas kejadian tragis dan krisis pendidikan politik ini??
Tentunya dengan lugas kita dapat mengklaim secara sosiologis bahwa kondisi tragis tersebut tidak lahir begitu saja dalam mentalitas masyarakat. Namun, ada yang membuat diskursus dominan (wacana) tentang keuntungan yang dapat di peroleh dengan cara demikian.
Dengan pendekatan social konstruktion Peter L. Berger, setiap apa saja yang berupa value (nilai) maupun tindakan sosial pada suatu masyarakat tidak terlepas dari dialektika eksternalisasi, kemudian menjadi values (nilai-nilai atau norma) yg dinormalkan atau oleh Berger disebutnya objektivasi.
Akhirnya, Values itu diadopsi oleh masyarakat sehingga menjadi suatu tindakan dalam masyarakat (tindakan sosial) internalisasi. Partai politik yang seharusnya memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat kini berbalik arah, hanya bicara tentang kepentingan untuk memenuhi hasrat kuasanya.
Sehingga apapun jalannya untuk memenuhi hasrat itu para politisi dan partai politik akan lakukan sekalipun hal itu mencerminkan moral politik yang kurang baik. Reproduksi edukasi politik inilah yang menjadi bahan mentah dalam mereproduksi kesadaran politik.
Partai politik melalui politisi yang menjadi subyek pertama yang meng-Eksternalisasi Values mereproduksi pendidikan dan kesadaran politik, dan Values (nilai-nilai) itu dinormalisasi (objetivasi) dalam masyarakat, terutama pada masyarakat adat yang menghuni pulau Buru (Kab. Buru dan Kab. Bursel), yang dengan sangat berhati-hati kita dapat menyebutnya sebagai masyarakat yang masih kekurangan pengetahuan tentang politik. Kemudian nilai dan kesadaran itu menjadi acuan bagi tindakan politik bagi masyarakat terkhusus masyarakat adat.(*)
