Media Kapas Iqra

Peranan Hukum Islam Terhadap Ekonomi Indonesia

Redaksi: kapasiqra.com | June 6, 2023

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, meskipun sistem ekonomi di Indonesia tidak secara langsung disebut sebagai ekonomi islam akan tetapi disebut ekonomi pancasila ? Dan pada dasarnya sama saja, Karena sistem yang dijalankanya dianut dengan nilai-nilai islam, saat ini yang kita butuhkan adalah substansinya dengan tanpa menaikan kulit luar tetapi yang lebih urgent adalah esensinya.

Saat ini perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia masih mengalami perjalanan yang labil disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menghambat perjalanan yaitu, baik faktor politik,sosial,pendidikan,hubungan internasional,sistem pemerintahan yang belum mapan yang menyebabkan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak stabil. Apalagi dengan naiknya harga BBM yang berimplikasi kepada naiknya semua harga sektor kehidupan. Bersamaan dengan adanya itu pengangguran yang ada di Indonesia pun semakin meningkat, tarap pendidikan ekonomi masyarakat pun semakin rendah, sedangkan ekonomi internasional memaksa kita untuk harus terus melangkah.

Islam melalui ajarannya telah memberikan kontribusi pemikiran hukum-nya yang notabenenya di bidang ekonomi terhadap perjalanan ekonomi di Indonesia, bentuk yang lebih kongkret yang bisa kita cermati secara nil, adanya Bank Syari’ah yang lebih berkiprah di bidang perbankkan, dalam pemberdayaan modal umatpun telah ada koperasi (BMT) yang mendukung ekonomi kerakyatan dengan orientasi kepada kesejahteraan bersama. Menurut Prof. Ali Yafie dalam bukunya fiqih perdagangan bebas, islam memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal perkembangan ekonomi di indonesia melalui :

1. pencerahan umat terhadap Moral dalam berekonomi, karena Islam lebih mengedepankan ajaran Akhlaq. 2. Sistem Ekonomi yang diangkat oleh Islam di Indonesia adalah ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan bersama, adil dan demokratis. 3. Ekonomi Islam berusaha membuat ekonomi Indonesia mengangkat ekonomi rakyat kecil menjadi berkembang; dengan bantuan kongkret pemberian modal yang lebih berpihak kepada peminjam. 4. Barang hasil produk industri di Indonesia lebih di tekankan pada kualitas Halal dan Haram berdasarkan dengan fatwa MUI. 5. Pembentukan sistem perdagangan MLM ( Multi Level Marketing ) yang lebih Islami oleh sebagian Pengusaha Islam seperti, Ahad -Net, MQ-Net, Revell Global, Tianshi, dll.

 

sumber berita : https://berita1.id

Berita Terbaru

Video Terbaru

Banner tidak ditemukan.

Berita Lainnya

OPINI: Reproduksi Kesadaran Politik

OPINI: Reproduksi Kesadaran Politik

PENULIS: S. Hamzah, S.Pd., M.Si.  OPINI- Riak-riak Pilkada, dengan sangat sederhana kita dapat menafsirkan politik itu adalah media untuk memperoleh

Mata Akademisi untuk PILKADA Maluku 2024

Mata Akademisi untuk PILKADA Maluku 2024

Penulis: Abd. Rasyid Rumata, S.Sos.I., M.Sos.I. (Dosen Prodi KPI, Univ. Iqra Buru) OPINI- Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah serentak bakal digelar

Tim Kosabangsa Uniqbu-UHO Terapkan Inovasi Pemasaran Minyak Kayu Putih Melalui Pemanfaatan Media Sosial

Tim Kosabangsa Uniqbu-UHO Terapkan Inovasi Pemasaran Minyak Kayu Putih Melalui Pemanfaatan Media Sosial

BURU- Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui media sosial, produk dapat dipromosikan secara luas tanpa terbatas oleh lokasi

Atomic Habits dan Permasalahan Daerah

Atomic Habits dan Permasalahan Daerah

Penulis: M. F. Sangadji, SE., M.Si. (Dosen Ekonomi, Univ. Iqra Buru) OPINI- Awal membaca buku ini yang ada dipikiran saya

OPINI; Dimensi Sosiologis Gerakan Dakwah

OPINI; Dimensi Sosiologis Gerakan Dakwah

Oleh: M. Rusdi, M.Pd. (Dosen Pendidikan Sosiologi, Univ. Iqra Buru) OPINI- Islam Indonesia seperti yang kita lihat saat ini, meskipun

SKK Uniqbu Sukses Gelar Konser Seni Budaya 2024

SKK Uniqbu Sukses Gelar Konser Seni Budaya 2024

BURU- Hasil wawancara mahasiswa Fakultas Sastra Program Studi Sastra Inggris Semester V, praktik wawancara dan menulis berita, mata kuliah Jurnalistik

PKN: PN Tidak Bisa Putuskan Penundaan Pemilu

PKN: PN Tidak Bisa Putuskan Penundaan Pemilu

Terkait putusan PN Jakarta Pusat yang salah memutuskan penundaan Pemilu sampai Juli 2025. Sebab Pengadilan Negeri (PN) tidak memiliki kewenangan

Mitos Politik

Mitos Politik

PENULIS: S.Hamzah, M.Si. OPINI- Reproduksi wacana bahwa seolah-olah akan ada hal besar, berupa harapan kemajuan atau perubahan dalam berbagai aspek

GPS Serahkan Jabatan Ketum PKN ke AU

GPS Serahkan Jabatan Ketum PKN ke AU

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (GPS) membuat keputusan mengejutkan, Ia berencana menyerahkan jabatan ketua umum partainya

Ramadhan Melembutkan Jiwa Menuju Indahnya Idul Fitri

Ramadhan Melembutkan Jiwa Menuju Indahnya Idul Fitri

PENULIS: A. Rasyid Rumata, S.Sos.I., M.Sos.I. (Dosen KPI FAI Universitas Iqra Buru) OPINI- Keajaiban Ramadhan yang ditunaikan menggunakan fisik, namun